100 Tahun Kebangkitan Nasional: Merdeka dari Utang

Mei 19, 2008 at 7:36 am 1 komentar

Acara pisah sambut dan orasi politik 100 tahun kebangkitan nasional: merdeka dari utang dan penjajahan baru yang berlangsung di gedung YTKI, Jakarta pukul 14.00 WIB, Minggu (18/5), untuk memperingati seratus tahun kebangkitan nasional sekaligus serah terima kepengurusan Koalisi Anti Utang yang sebelumnya di jabat oleh Kusfiardi dan sekarang digantikan oleh Dani Setiawan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar seratus undangan serta diisi dengan orasi dari beberapa tokoh. Mereka yang memberikan orasi politik antara lain, Syamsul Hadi (pengajar FISIP UI), Henry Saragih (Ketua Federasi Serikat Petani Indonesia), Anwar ‘sastro’ Ma’ruf (Koordiator Aliansi Buruh Menggugat), Mashadi (Forum Umat Islam), Chalid Muhammad (Tokoh Kaum Muda), dan Ray Rangkuti (Lingkar Madani).

Dalam orasi politiknya Ketua Koalisi Anti Utang periode 2008-2012, Dani Setiawan mengatakan, semangat kebangkitan nasional harus menjadi tonggak perlawanan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari jerat utang luar negeri. Pasca proklamasi kemerdekan negara-negara Imperialis tidak menginginkan Indonesia untuk merdeka.

Agresi militer Belanda di awal-awal kemerdekaan menunjukan bahwa pihak penjajah tidak merelakan Indonesia sepenuhnya merdeka. Hingga akhirnya, lewat Konferensi Meja Bundar (KMB) mereka berhasil memaksa Indonesia untuk membayar rampasan perang dan menanggung warisan utang luar negeri pemerintah Hindia Belanda, masing-masing sebesar US$2,5 milyar dan US$4 milyar.

Hingga hari ini praktek penjajahan tersebut terus berlangsung. Lewat Lembaga keuangan internasional yang mendorong kebijakan deregulasi guna memperkokoh liberalisasi ekonomi di Indonesia melalui transaksi utang luar negeri.

Termasuk membuka sektor-sektor strategis, seperti pertambangan dan kehutanan bagi masuknya investasi asing. Pada akhirnya, kondisi tersebut telah berakibat terjadinya praktek de-nasionalisasi ekonomi.

Kuatnya arus de-nasionalisasi ekonomi telah membentuk kembali susunan ekonomi Indonesia di bawah dominasi korporasi asing yang saat ini menguasai 85,4% konsesi pertambangan migas, 70% kepemilikan saham di Bursa Efek Jakarta, dan lebih dari separuh (50%) kepemilikan perbankan di Indonesia (FRI, 2007).

Hingga kini 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan migas di Indonesia masih dikuasai oleh korporasi asing, yang juga menduduki 10 besar produsen migas di Indonesia. Chevron Pacific (AS) berada di urutan pertama diikuti Conoco Phillips (AS), Total Indonesie (Prancis), China National Offshore Oil Corporation (Tiongkok), Petrochina (Tiongkok), Korea Development Company (Korea Selatan), dan Chevron Company (Petro Energy, 2007).

Disamping itu program restrukturisasi utang pemerintah juga tidak mampu melepaskan bangsa ini dari jerat utang. Setiap tahun sebanyak 40% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihabiskan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri.

Hal ini membuat anggaran negara gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan hak dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Demi menjamin kelangsungan pembayaran utang, pemerintah bahkan merancang agenda pemiskinan rakyat dengan cara mengurangi alokasi subsidi hingga 0,3% secara bertahap hingga 2009.

Saat ini, jumlah utang luar negeri kita mencapai US$ 136,640 miliar (2007) dengan posisi pembayaran cicilan pokok dan bunga setiap tahunnya dalam APBN mencapai Rp. 90 trilyun.  Beban utang luar negeri ini akan terus menghantui perekonomian Indonesia di masa yang akan datang jika pemerintah tidak berani menegosiasikan penghapusan utang.

Tepat hari ini pula, sepuluh tahun lalu negara maju yang tergabung dalam G8 berkomitmen untuk menghapus utang negara miskin. Namun realisasinya masih jauh dari harapan. Dari komitmen penghapusan utang sebesar US$100 miliar sampai hari ini hanya terealisasi sebesar US$88 miliar (World Bank, 2007).

Sedangkan untuk setiap US$1 hibah yang diberikan pada negara miskin, mereka harus mengembalikan sebesar US$5 dalam bentuk pembayaran utang. Stok utang negara-negara selatan mencapai US$2,7 trilyun dan setiap harinya harus membayar utang sebesar US$100 miliar. Dari total stok utang tersebut sejumlah US$500 miliar termasuk dalam kategori utang haram (odious debt) yang diberikan kreditor kepada rezim diktator termasuk di Indonesia pada masa orde baru (jubilee debt campaign, 2008).

Jika argumentasi pemerintah tidak bisa menghapus utang sesuai dengan ketentuan Bank Dunia dan IMF karena Indonesia tidak termasuk dalam kategori negara berpenghasilan rendah. Penghapusan utang haram (odius debt) tidak terkait dengan kategori tersebut.

Utang haram adalah utang yang diberikan oleh kreditor pada rezim diktator yang menindas rakyat seperti Indonesia pada masa orde baru. Utang tersebut wajib dimintakan penghapusan utang dan beban pembayarannya harus tidak dibebankan pada rakyat.

Selain itu, penghapusan utang dapat dimulai dengan membatalkan komitmen utang luar negeri yang belum dicairkan senilai US$203,75 miliar. Pembatalan tersebut berkorelasi dengan penghentian kewajiban pemerintah, untuk membayar biaya komitmen atas utang yang belum dicairkan.

Berdasarkan perhitungan Koalisi Anti Utang sampai tahun 2005, jumlah yang belum dicairkan itu mencapai lebih dari US$24 miliar. Penghapusan utang juga harus mencakup proyek-proyek utang luar negeri yang rusak akibat bencana alam dan tidak bisa digunakan karena salah perencanaan dan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Sejalan dengan itu, Koalisi Anti Utang mendesak kepada pemerintah untuk melakukan audit utang luar negeri secara komprehensif dan transparan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui secara pasti berapa sesungguhnya utang luar negeri yang harus dibayar dan mana yang justeru menjadi tanggungan pihak kreditor sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya sendiri.

Audit utang harus membongkar semua perjanjian utang luar negeri kepada pihak kreditor, baik dari aspek persyaratan yang menyertainya maupun pembayaran utang luar negeri.

Audit utang luar negeri diperlukan untuk membuka kepada masyarakat luas bahwa proyek utang luar negeri selama ini tidak memberikan manfaat ekonomi yang besar dan berkelanjutan. Justeru, biaya yang harus ditanggung oleh rakyat akibat kerusakan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, serta pembayaran pokok dan bunga jauh lebih besar. (KAU/Bm) (berita8.com)

Iklan

Entry filed under: Politik.

Celoteh : Ngurangin Orang Miskin, Naikkin Harga BBM 200 Persen 10 Tahun Reformasi Hanya Di Nikmati Politisi !!

1 Komentar Add your own

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

RSS Widdi.co

Feeds

Mei 2008
S S R K J S M
    Jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

RSS Berita.com

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: