RUU Rahasia Negara ‘Hantu’ Demokrasi

Mei 14, 2008 at 6:28 am Tinggalkan komentar

Dianggap akan menghambat masyarakat memperoleh informasi, RUU Kerahasiaan Negara dinilai ‘Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan’ menjadi hantu bagi demokrasi. RUU tersebut justru menjadi rancu dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang baru disahkan DPR.

“Prinsip kebebasan informasi sebagai HAM dan hak konstitusional warga negara, yang dijamin Pasal 28 UUD, harus ditempatkan lebih tinggi sebagai acuan praktek kerahasiaan atau pengecualian informasi,” kata Agus Sudibyo dari Yayasan SET dalam jumpa persnya di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2008).

‘Aliansi Masyarakat Sipil Menolak Rezim Kerahasiaan’ merupakan gabungan sejumlah LSM seperti ICW, Imparsial, Kontras, AJI, MPPI, ICEL, LP3ES, LBH Pers, KRHN dan Yayasan SET. Mereka meminta agar pemerintah dan DPR harus menunjukan keseriusan untuk menyiapkan implementasi UU KIP, jangan lantas mengintrodusirnya dengan RUU Kerahasiaan Negara.

“Cukup satu UU yang mengatur prinsip keterbukaan informasi dan kerahasiaan negara. UU KIP sudah cukup komprehensif mengatur prinsip kerahasiaan negara,” jelas Agus.

Menurut Agus, menjadi pertanyaan apa urgensinya membentuk UU sendiri yang mengatur kerahasiaan negara. Bila ini dibuat dan disahkan, akan berpotensi tumpang tindihnya perundang-undangan seperti terjadi pada KUHP dan UU Pers.

“UU KIP harus menjadi perangkat harmonisasi bagi UU dan aturan lainnya tentang akses informasi publik. Kalau RUU Kerahasiaan Negara seperti ini harus ditolak,” ucapnya.

Lebih baik, lanjut Agus, RUU Kerahasiaan Negara dikembalikan ke awalnya yaitu UU Sandi Negara atau membuat UU Informasi Khusus.

Sementara Managing Director Imparsial Rusdi Marpaung menyatakan, RUU Kerahasiaan Negara kecenderungannya akan mempengaruhi terjadinya penyelewengan kekuasaan. Para pejabat negara bisa saja dengan alasan rahasia negara bisa menghambat akses masyarakat untuk memperoleh informasi.

“Ini kado pahit bagi kita, untuk itu kita harus ditolak, bukan tidak setuju pada rahasia negara atau tidak, tapi RUU itu mundur dari agenda reformasi,” tandasnya. ( zal / aba )

Link Detikcom

Iklan

Entry filed under: Politik.

Fadjroel Rachman: SBY-JK Gagal Menjalankan Amanat Reformasi Asyiknya Jadi Anggota DPR, Udah Korupsi Dapat Tunjangan Pula

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategori

RSS Widdi.co

Feeds

Mei 2008
S S R K J S M
    Jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

RSS Berita.com

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: